BNPP RI PLBN Entikong siap bangun kemitraan

Suasana audiensi

Entikong (Suara Kalbar) – Empat Lembaga di Wilayah Perbatasan Entikong yakni ASPPINDO (Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia), PDS (Persaudaraan Dayak Serumpun), SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan Koperasi Serumpun, menyambangi Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI yang berada di Jalan Lintas Malindo Km. 0 Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (12/12/2018).

Viktorius Dunand, SE.M.Si Administrator PLBN Entikong BNPP RI didampingi Bambang Yuniardi, ST., ST.PI Kasubbid Pengembangan Kawasan PLBN Entikong, Rudi Marwoto, S.Sos Kasubbid Kebersihan dan Keamanan, serta Bariyah, S.Sos Kasubbid Fasilitas Pos Lintas Batas Entikong, menerima  23 orang utusan empat lembaga tersebut dengan agenda pertemuan Audiensi Dukungan Terhadap Peran BNPP RI  di PLBN Entikong, dan Membangun Kemitraan Dalam Pengelolaan Pengoperasian Terminal Barang Internasional Entikong.

Christo S Lomon Ketua ASPPINDO menyapaikan tujuan audiensi yakni mendukung eksistensi BNPP di PLBN Entikong.

“Tujuan kami audiensi ini adalah untuk mendukung eksistensi BNPP agar menjadi tuan rumah di PLBN Entikong. Selain itu setelah kita wujudkan PLBN dan dry port, kita harapkan stakeholder yang ada di perbatasan bisa ikut berperan, berkarya dan bekerja di perbatasan, jangan sampai jadi penonton,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, empat lembaga yang hadir pada audiensi ini sekaligus sebagai upaya untuk menyatukan visi dan misi serta persepsi, bagaimana membangun dan merasakan kegiatan di PLBN Entikong dan dry port bisa memberikan manfaat yang sama bagi masyarakat perbatasan, harapnya.

Viktorius Dunand menyambut baik adanya audiensi dari empat lembaga/organisasi serta asosiasi pengusaha di perbatasan.

“Ada tujuh PLBN yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi, yakni letaknya ada tiga di Kalimantan Barat, tiga di NTT dan satu di Papua. Tujuh PLBN ini dibuat sesuai nawacita ketiga dari Presiden Jokowidodo diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat dan terutama untuk membuka simpul perekonomian. Terkait dengan dry port, dalam pengelolaannya kami siap untuk bekerjasama mengakomodir keperluan masyarakat, tetap menghidupkan pedagang tradisional, namun yang harus kita tekankan nantinya mohon dukungan untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk regulasi kedepannya ada Kementrian Perdagangan RI yang kebetulan datang dan siap untuk koordinasi,” tukasnya.

Penulis: Nikodemus Niko

Editor: Kundori