Moeldoko: Menjaga stabilitas Negara itu tidak mudah

Pontianak (Suara Kalbar) -Menjaga stabilitas politik dan keamanan sungguh sangat tidak mudah. 

Kepala Staff Kepresidenan RI, Moeldoko mengatakan hal tersebut dalam Kongres X Hikmah Budhis, di Maha Vihara Maitreya, Kubu Raya bertemakan “Keadilan Sosial untuk Keutuhan Bangsa” pada Sabtu, (17/11/2018) di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. 

Menurutnya begitu bangsa tidak dapat menjaga stabilitas negara maka sistem demokrasi yang akan terganggu. 

“Demikian pula jika demokrasi terjadi sebebas-bebasnya maka stabilitas yang akan terganggu,” jelasnya. 

Pangdam Tanjungpura XII pertama di Kalbar ini menjelaskan jika Indonesia tahun ini berhasil melaksanakan Pemilihan umum dengan sukses.

“154 juta orang melakukan Pemilu di seluruh kawasan Indonesia dan hal tersebut merupakan hal luar biasa, sehingga para investor diyakinkan melalui perkembangan pepolitikan dan semua baik sama tidak ada situasi berdarah-darah,” katanya usai dikonfirmasi suarakalbar usai acara. 

Ia menjelaskan bahwa makna partisipasi tidak bisa ditanggung satu pihak, meski masih ada yang mengatakan belum kepuasan akan berdemokrasi. 

“Kebijakan pengelolaan pemerintahan, dengan dibangunnya konektifitas dengan 10 bandara dikawasan tertinggal dengan capaian harga  yang seimbang sehingga masyarakat pedalaman merasa bangga menjadi bagian Indonesia,” tuturnya. 

Ia menambahkan tingkat kemiskinan bangsa Indonesia mencapai 98 persen sehingga 20 persen masih ada masyarakat termiskin di Indonesia dan masih harus memerangi kemiskinan sehingga IPM Indonesia menjadi semakin baik yang terdiri dari bidang kesehatan pendidikan dan angka ini harus disampaikan sehingga masyarakat memahami bahwa pemerintah bekerja keras. Jadilah pemenang dalam sebuah kompetitor

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengakui mengantisipasi beberapa hal, Kalbar memiliki program Desa Mandiri yang diprakarsai Kapolda Pangdam sesuai nawacita Joko Widodo membangun dari pinggiran yang saat ini telah dilakukan dan diisi oleh Pemerintah Provinsi dan jajarannya. 

“Kalbar ticket kesenjangannya tidak begitu dalam dengan ratio 32 dengan ketimpangan kaya miskin tidak terlalu jauh,” jelasnya. 

Melalui kongres ini, ia berharap dapat bersinergis dengan pemerintah karena terlahir dari bangsa Indonesia dengan tugas menjaga keberagaman. 

“Wujudkan hasil kongres melalui berbangsa dan bernegara,” tegasnya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Djohan menjelaskan Indonesia sedang mengalami penurunan produksi pertanian sehingga turunnya harga produk pertanian akan berpengaruh meningkatnya tingkat kemiskinan. 

“Tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan pada kesejahteraaan masyarakat sehingga menjadi tugas bersama akan peningkatan produksi pertanian agar perekonomian pertanian meningkat,” jelasnya. 

Nilai tambah kesejahteraan dan kebutuhan akan petani harusnya dapat di tingkatkan melalui Presiden dan Gubernur Kalbar pada umumnya karena keadaan memaksa para petani mengurangi produksi terhadap bidang pertanian. 

“Terutama akan ada pelabuhan International Kijing yang akan dibangun di Tahun 2019 sehingga diharapkan mengembalikan kembali semangat para petani,” pungkasnya. 

Penulis: Dina Prihatini Wardoyo

Editor: Kundori