Program kurikulum diklat teknis pengelolaan kampung KB selesai

Pontianak (Suara Kalbar) -Program Kampung KB yang merupakan program nasional dengan dorongan Presiden RI, Joko Widodo untuk digemakan kembali yang diharapkan semua intervensi kegiatan lintas sektor dapat terus dilakukan.

Terkait akan hal itu, BkkbN Kalbar berhasil menyelesaikan Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan Kampung KB dengan pola pendampingan District Working Group (DWG) bagi pengelola kampung KB dan DWG di Provinsi Kalbar yang disusun oleh Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BkkbN Kalbar.

“Diimplementasikan melalui 2 angkatan yang telah dilaksanakan pada 24 hingga 28 Agustus 2018 dan 1 sampai 5 oktober 2018, selanjutnya akan ada 3 angkatan lagi,” ungkap Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BkkbN Kalbar, Sondang Ratna Utari kepada SuaraKalbar.co.id.

Menurutnya kurikulum tersebut diawali dengan penyusunan draft kutikulum dan uji coba draft kurikulum di Hotel Maestro pada Tanggal 30 Agustus 2018 dilanjutkan dengan finalisasi kurikulum  7, 14 dan 21 September 2018.

Hasil yang dicapai adalah perangkat Diklat yang terdiri dari kurikulum, modul dan media pembelajaran termasuk didalamnya lagu Mars Kampung KB yang diciptakan pula oleh Sondang Ratna Utari dan lirik oleh Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana.

“Petunjuk teknis penyelenggaraan diklat juga telah dilakukan pada  21 September merupakan Master Of Trainer Diklat untuk mempersiapkan Widyaiswara/fasilitator untuk pelaksanaan diklat teknis pengelolaan Kampung KB dengan pola pendampingan DWG tersebut,” jelasnya.

Inovasi kurikulum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan program KKBPK dan program pembangunan lintas sektor lainnya karena pengelola Kampung KB didampingi oleh DWG.

“Peran DWG utamanya menjembatani pengelola kampung KB dengan lintas sektor agar intervensi kegiatan dapat bersinergi di Kampung KB. Sehingga harapannya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya.

Sondang menambahkan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya program KKBPK saja.

“Peserta diklat nantinya akan membuat RTL (Rencana Tindak Lanjut) tentu harapannya RTL itu dapat dilaksanakan  didampingi oleh DWG-nya,” jelasnya lagi.

Ia kembali menambahkan jika DWG  merupakan kelompok kerja tingkat Kabupaten/ Kota untuk mengadvokasi pemangku kebijakan sehingga keputusannya berpihak pada program KKBPK dan program penbangunan lintas sektor.

“Utamanya pada Kampung KB,” pungkasnya.

Penulis: Dina Wardoyo

Editor: Kundori