Puluhan Guru Honor Datangi DPRD Sekadau Minta Penerbitan SK

SEKADAU (Suara Kalbar) -Puluhan guru honorer mendatangi gedung DPRD Sekadau, Senin (27/8) pagi guna menyampaikan aspirasi tentang SK penugasan.

Kedatangan mereka disambut ketua beserta wakil ketua dan anggota DPRD Sekadau lintas komisi.

Hadirnya para guru honorer bertujuan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Setidaknya ada enam hal yang mereka inginkan.

Tuntutan pertama yakni meminta agar segera diterbitkan SK Bupati, Perbup atau surat penugasan dari Pemkab Sekadau sesuai Permendikbud nomor 26 tahun 2017.

Yang kedua, meminta agar segera diangkat menjadi guru honor atau kontrak daerah.

Tuntutan ketiga yakni agar Pemda tidak merekrut tenaga honorer dari luar daerah.

Keempat, menolak sistem pengangkatan dengan tes tertulis.

Yang kelima adalah meminta agar pemberkasan pengangkatan guru honorer daerah tidak dipersulit.

Sedangkan tuntutan yang terakhir, jika mereka telah diangkat menjadi guru kontrak daerah nantinya agar ditempatkan di sekolah tempat mereka mengabdi saat ini.

“Kami sudah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun mengajar. Tidak sepeser pun ada perhatian dari pemda,” kata Junaidi, koordinator guru honorer yang mengajar di SDN 23 Engkudu, Kecamatan Belitang Hulu.

Guru honorer, kata Junaidi, dibayar dari dana BOS yang hanya dibolehkan sebesar 15 persen.

“Saya sendiri digaji 300 ribu per bulan dari dana BOS. Itupun terima 6 bulan sekali,” tuturnya.

Tentu saja upah mengajar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Untuk nambah penghasilan, kami yang di kampung noreh karet saja,” ucap Junaidi yang berpendidikan sarjana.

Dalam audiensi antara guru honorer dengan DPRD Sekadau itu, sempat terungkap salah satu solusi yang menjadi kebijakan sekolah bersama pihak komite sekolah, yakni dengan mengumpulkan dana dari siswa untuk menambah penghasilan guru honor. Namun kebijakan tersebut rawan terindikasi sebagai pungutan liar.

Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus menyatakan pihaknya sangat mendukung langkah para guru honorer.

“Dalam waktu dekat kami akan bahas bersama pihak eksekutif,” kata Pinus.

Pinus mengungkapkan, dalam audiensi tersebut ada beberapa solusi yang bisa diambil untuk memperjuangkan nasib para guru honorer. Diantaranya dengan membuat peraturan daerah khusus.

“Ada masukan dari rekan-rekan anggota DPRD untuk membuat Perda inisiatif tentang tunjangan atau insentif daerah,” tutur politisi PDIP.

Penulis : Suara Sekadau

Editor: Kundori